Baca tanpa iklan
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan terobosan guna mempercepat peningkatan daya saing SDM Indonesia.
Terobosan dilakukan lewat program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R) Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah.
Program ini ditujukan untuk mempercepat proses produksi SDM yang berkompeten di beberapa bidang kejuruan prioritas, sekaligus meningkatkan relevansi keluaran BLK sesuai kebutuhan pasar kerja dalam maupun luar negeri.
Menurut Menaker Hanif Dhakiri, reorientasi, revitalisasi dan rebranding BLK diperlukan untuk memfokuskan produksi SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi (PBK), sehingga lebih jelas dan terarah sesuai kebutuhan prioritas pasar kerja dan industri.
Selama ini, sambung Menaker Hanif, produksi SDM di BLK terlalu luas dan tersebar di banyak kejuruan, namun produksinya terbatas.
Oleh sebab itu, Program 3R membuat skema pelatihan kerja di BLK semakin fokus dan masif.
"Fokus dan masifkan produksi SDM di BLK-BLK milik pemerintah. Pilih satu dua kejuruan prioritas dan lakukan produksi secara masif, sehingga output dari pelatihan berbasis kompetensi di BLK semakin besar dan sesuai kebutuhan industri", tegas Hanif kepada jajarannya di BLK Bandung, Rabu (05/10/2016).
Lebih lanjut, Hanif menjelaskan program reorientasi, revitalisasi dan rebranding BLK mulai diterapkan untuk tiga BLK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, yakni BLK Serang, BLK Bekasi dan BLK Bandung. Selebihnya akan menyusul hingga BLK-BLK di daerah.
"Kejuruan dari ketiga BLK tersebut difokuskan dan produksi SDM-nya dilipat-gandakan", terangnya.
BLK Bandung akan fokus pada kejuruan manufaktur dan otomotif.
Produksi SDM kejuruannya juga akan dilipatgandakan dari 576 orang di tahun ini menjadi 2928 orang pada tahun depan.
Sementara, SDM di kejuruan otomotif akan dilipatgandakan dari 320 orang menjadi 1776 orang di tahun 2017.
Selanjutnya, BLK Bekasi akan fokus di kejuruan elektronika serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Kejuruan elektronika tahun ini produksi SDM-nya 576 orang, akan dilipatgandakan menjadi 2.928 orang tahun depan.
Kejuruan TIK tahun ini produksi SDM-nya 400 orang, akan dilipatkan menjadi 3.328 orang pada tahun 2017.
BLK Serang akan fokus di kejuruan welding (las), listrik dan teknisi ahli.
Tahun 2016, kejuruan las memproduksi SDM sebanyak 205 orang, akan ditingkatkan menjadi 1.040 orang.
Kejuruan listrik tahun ini memproduksi SDM 244 orang, akan dilipatgandakan menjadi 2.040 orang.
Lalu kejuruan teknisi ahli yang merupakan program keahlian dua tahun akan ditingkatkan dari 64 orang pada tahun ini menjadi 128 orang tahun depan.
Menurut Hanif, reorientasi, revitalisasi dan rebranding BLK (Program 3R) menghasilkan masifikasi produksi SDM yang kompeten dengan kejuruan-kejuruan yang semakin fokus sesuai prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan industri.
"Coba kita lihat. Tiga BLK dengan enam kejuruan yang tadinya hanya bisa produksi SDM 2000-an orang per tahun dapat kita gandakan tujuh kali lipat menjadi 14.000-an orang. Kalau 281 BLK di pusat maupun daerah kita treatment yang sama dengan Program 3R (reorientasi, revitalisasi dan rebranding), saya optimis percepatan kompetensi akan berjalan fokus dan masif. Tentu saja prosesnya nanti akan bertahap", imbuhnya.
Keterlibatan Swasta Sangat Penting
Dalam kunjungannya ke BLK Bandung, Menaker Hanif juga mengajak dunia usaha dan kalangan swasta untuk meningkatkan investasi SDM melalui skema pelatihan kerja (vocational training).
Pelatihan kerja dipilih sebagai strategi terobosan mengingat profil angkatan kerja nasional yang berjumlah 128 juta itu masih didominasi (62 persen) oleh lulusan SD-SMP.
Keterlibatan swasta, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pekerja terampil yang dialami Indonesia dewasa ini.
"Kita diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Syaratnya, kita harus punya 113 jutaan tenaga kerja trampil, sementara posisi hari ini baru sekitar 55 jutaan yang tersedia. Jadi, kita perlu cetak 4 jutaan tenaga kerja trampil setiap tahun sampai dengan 2030. Itu kerja besar dan karenanya keterlibatan swasta sangat amat penting", ujarnya.
Pihak swasta dan dunia usaha, menurut Hanif, dapat mengambil sejumlah peranan, antara lain :
Pertama, membangun atau mengoptimalkan pelatihan kerja di setiap perusahaan, terutama usaha besar dan menengah.
Kedua, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengoptimalkan produksi SDM di BLK pemerintah maupun lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS).
Ketiga, menggalang instruktur pelatihan kerja berbagai bidang kejuruan prioritas dan bersama dengan pemerintah mendistribusikannya ke berbagai pusat pelatihan kerja di daerah.
Keempat, memastikan sektor terkait menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN) sebagai instrumen dasar pelatihan berbasis kompetensi.
Kelima, memastikan penguatan akses dan mutu sertifikasi profesi di setiap sektor, termasuk memperbanyak dan meningkatkan mutu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Keenam, bersama dengan pemerintah dan perguruan tinggi membentuk pusat kajian vokasi untuk memetakan input SDM dan demand pasar kerja agar match, serta mengarahkan dan mendampingi semua stakeholder yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
Ketujuh, mengundang investasi dalam maupun luar negeri di bidang pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan nasional dan pasar kerja dalam maupun luar negeri. (*)