Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penunjukan Ignasius Jonan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tepat untuk memberantas pungli dan mafia migas.
"Baguslah sudah tepat pilihan Pak Joko Widodo, sudah barang tentu terpilih Jonan sangat dibutuhkan untuk memberantas praktik pungli dan mafia migas di jajaran ESDM yang selama ini membuat Indonesia tidak bisa berdaulat dalam sektor energi," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono di Jakarta, Jumat (14/10/2016).
Dengan begitu Jonan diharapkan juga bisa melakukan langkah-langkah strategis untuk bisa menurunkan harga gas bumi dan meningkatkan kapasitas tersedia gas bumi untuk kebutuhan Industri Nasional.
"Sebab saat ini harga gas bumi dan gas bumi yang digasifikasi sangat mahal dan menyebabkan produk-produk industri nasional menjadi mahal dan sulit bersaing dengan negara Industri lainnya," kata Arief.
Seperti industri pupuk BUMN yang sangat berat untuk bisa mendukung industri pertanian dan perkebunan jika harga yang jadi bahan baku utama industri pupuk mahal yang berimbas pada harga pupuk.
"Ini akan menyebabkan terhambatnya kemajuan sektor ekonomi pertanian dan perkebunan," tegas dia.
Diharapkan kebijakan Jonan dapat mempercepat proyek Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt yang jadi target dari Jokowi sebagai cara untuk mempercepat tumbuhnya industri baru.
Sebab akibat harga gas bumi dan listrik yang sangat mahal dibandingkan di negara-negara regional telah menyebabkan banyaknya industri-industri di Indonesia pindah ke negara-negara yang biaya energinya jauh lebih murah dari Indonesia.
Yang sangat penting, menurut Arief, Jonan saat ini perlu menambah pemasukan negara untuk sektor pajak tambang dengan meneruskan relaksasi eksport konsetrat karena banyak yang belum siap.
Pabrik pengolahan hasil tambang mineral, menurut Arief, sama sekali tidak ada smelternya, seperti hasil konsetrat tambang nikel dengan kandungan 1,8 persen nikel harus bisa diekspor karena mempunyai harga yang cukup tinggi di pasaran luar negeri yang akhirnya bisa menambah pemasukan negara.
"Dari pada konsetrat tambang nikel dengan kandungan 1,8 persen itu bertumpuk-tumpuk tak berguna di sekitar area pertambangan nikel yang khusus untuk menghasilkan nikel dengan kandungan 2 persen bisa diolah di dalam negeri," tambah dia.
Perpanjanga relaksasi eksport konsetrat juga dibutuhkan oleh perusahaan tambang yang sedang membangun smelter sebagai pemasukan perusahaan untuk menambah modal kerja pembangunan smelter.
Untuk Archandra yang saat ini diangkat Wakil Menteri ESDM, lanjut Arief, seharusnya Joko Widodo benar-benar memperhatikan status seseorang yang baru menjadi warga negara Indonesia, apakah boleh langsung menjadi pejabat negara dan sesuai undang-undang yang berlaku, karena sebelumnya Archandra adalah warga Amerika yang baru menjadi WNI.
"Setahu saya setelah 5 tahun menjadi warga Indonesia baru bisa diangkat menjadi pejabat publik, dan tidak bisa serta menjadi pejabat negara," jelasnya.
Selain itu juga kemampuan Archandra sebagai pejabat yang akan mengambil kebijakan kebijakan di Bidang ESDM juga belum punya pengalaman.