Baca tanpa iklan
Penguatan Pendidikan Karakter sebagai upaya melakukan revolusi karakter bangsa pada pendidikan dasar (SD dan SMP) akan diimplementasikan di 542 sekolah di 34 provinsi. Penguatan lima nilai utama karakter, diantaranya Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas pada kegiatan inti (intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler) akan menjadi praktik penerapan di sekolah percontohan PPK. Ditargetkan sampai dengan 2020 seluruh sekolah di Indonesia telah menerapkan pendidikan karakter.
Sebagai upaya melakukan terobosan pada Program Indonesia Pintar, Kemendikbud akan melakukan uji coba penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Plus atau KIP elektronik yang dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk meningkatkan literasi keuangan dan perbaikan penyaluran bantuan pendidikan agar memenuhi prinsip akuntabilitas. Ke depan, penyaluran KIP akan diselaraskan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Tentunya pencapaian dan rencana program tersebut didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak tahun 2013, Kemendikbud selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penerapan Zona Integritas dan pengakuan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dasar untuk menindaklanjuti arahan Presiden mengenai penghapusan praktik pungutan liar. Unit Layanan Terpadu (ULT) telah menjadi garda depan pelayanan pada publik yang lebih baik dan terpercaya dan bebas dari pungutan liar. Penyediaan informasi sebagai upaya keterbukaan informasi publik terus diperbaiki dari waktu ke waktu melalui beragam platform digital agar mendorong partisipasi publik yang lebih baik.*