Baca tanpa iklan
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendorong penggunaan dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 sebagai baseline data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Jawa Barat dalam menangani kemiskinan di tahun 2017.
Urgensinya, solusi untuk memecahkan masalah perbedaan data kemiskinan baik di daerah maupun nasional.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat di Ruang Sidang Soehoed Warnaen Bappeda Jawa Barat, Rabu, 19 Oktober 2016.
Rapat dihadiri oleh Wakil Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Bappeda Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, Yayasan di Provinsi Jawa Barat.
“Saya mendorong kepada Pusdalisbang serta TKPK Jawa Barat dan Kabupaten/Kota untuk sesegera mungkin melakukan validasi dan sinkronisasi pendataan. Dan bagi perangkat daerah lainnya, agar BDT menjadi dasar dalam setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran 2017,” ujar Deddy Mizwar.
Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia.
BDT diperoleh dari hasil PPLS 201, telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
Selain itu, Wagub menambahkan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antar perangkat daerah.
TKPK Jawa Barat diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk merencanakan, mengawasi pelaksanaan dan mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan di setiap perangkat daerah di Jawa Barat.
“Efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral dan pemerintahan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. TKPKD harus lebih dioptimalkan dan fokus pada kejelasan target. Tepat kegiatan! Tepat lokasi! Tepat anggaran!” imbau Deddy.
Rapat koordinasi tersebut beragendakan pemaparan data dan program nasional penanggulangan kemiskinan oleh Bappenas serta best practice dari KH. Abdul Bashiq, Pimpinan Pondok Pesantren Global Insan Mandiri, yang menginisiasi pengentasan kemiskinan melalui kesadaran sosial di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. (*)