News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Demo di Jakarta

Politisi PKS: Blunder Kalau Konsolidasi Jokowi dan Parpol Koalisi Bahas Aksi 2 Desember

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SAMBIL SARAPAN - Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) sambil sarapan di beranda belakang Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). Dalam pertemuan tersebut Presiden dan Surya Paloh membicarakan tiga permasalahan utama bangsa, yaitu pentingnya penguatan kembali semangat kemajemukan dan pluralisme yang telah tertanam di dalam bangsa Indonesia, pemantapan kembali ideologi Pancasila, serta bertekad dengan semua kekuatan untuk mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme di Indonesia. Warta Kota/henry lopulalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menganggap wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan konsolidasi dengan Ketua Umum Partai koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan.

Tapi menjadi blunder, menurut Mardani, bila konsolidasi ini diarahkan untuk menyikapi aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang.

"Konsolidasi hal wajar. Tapi jika konsolidasi diarahkan untuk aksi 2 Desember sepertinya blunder," ujar Mardani kepada Tribunnews.com, Selasa (22/11/2016).

Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini di Pilkada DKI Jakarta ini meyakini masalah demo dan aksi 2 Desember tidak akan membahayakan status pemerintahan.

"Tidak ada tuntutan ke Presiden Jokowi," tegas Mardani.

Sebagaimana diketahui satu per satu Ketua Umum Partai pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diundang ke Istana Kepresidenan beberapa hari ini.

Dimulai Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menemui Presiden Joko Widodo, diikuti Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Selasa (22/11/2016) giliran Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini