TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menganggap wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan konsolidasi dengan Ketua Umum Partai koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan.
Tapi menjadi blunder, menurut Mardani, bila konsolidasi ini diarahkan untuk menyikapi aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang.
"Konsolidasi hal wajar. Tapi jika konsolidasi diarahkan untuk aksi 2 Desember sepertinya blunder," ujar Mardani kepada Tribunnews.com, Selasa (22/11/2016).
Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno ini di Pilkada DKI Jakarta ini meyakini masalah demo dan aksi 2 Desember tidak akan membahayakan status pemerintahan.
"Tidak ada tuntutan ke Presiden Jokowi," tegas Mardani.
Sebagaimana diketahui satu per satu Ketua Umum Partai pendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diundang ke Istana Kepresidenan beberapa hari ini.
Dimulai Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menemui Presiden Joko Widodo, diikuti Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Selasa (22/11/2016) giliran Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy. (*)