Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yakin pergantian ketua DPR yang diajukan Golkar tidak terkait aksi 4 November 2016 atau 411.
Dimana, rapat pleno DPP Golkar memutuskan Setya Novanto diusulkan sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.
"Emang kenapa Akom (Ade Komarudin)? Enggaklah kajian Golkar saya kira sudah lama. Saya bilang kan gini problemnya kan Pak Nov pernah kena masalah. Suatu hari jadi ketum," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Fahro yakin kasus Novanto dibahas dalam internal Golkar. Apalagi, Novanto ternyata tak terbukti dalam kasus 'Papa Minta Saham'.
"Karena bagaimanapun dia akan jadi simbol untuk pemilu 2019. Barang mau dijual kan harus bagus juga. Mereka mulai masuk pertanyaan bagaimana ini gitu loh," kata Fahri.
Fahri mengatakan usulan Novanto kembali menjabat sebagai Ketua DPR masih dalam proses internal Golkar. Novanto, kata Fahri, juga perlu ditanya mengenai sikapnya dalam usulan itu.
"Kecuali kalo fraksi nya sudah kirim surat. Kita kan belum tahu fraksi dah kirim surat apa belum," kata Fahri.
Fahri mengatakan usulan Fraksi Golkar mengenai pergantian Ketua DPR harus dibahas melalui rapat pimpinan.
"Kan rapim pertama baca surat. Kedua, membahas dalam bamus (badan musyawarah). Ketiga dibawa ke rapat paripurna," kata Fahri.