Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto sarat akan persoalan etika.
Memang diakuinya bahwa Novanto tidak mendapatkan putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus 'papa minta saham', namun mengundurkan diri sebelum lembaga etik DPR itu mengetok palu.
"Jadi saya merasa (persoalan pergantian Ketua DPR) bukan soal Golkar. Ini urusannya etika bernegara," kata Ray dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Ray menuturkan, Partai Golkar dalam mengajukan Setya Novanto untuk menggantikan Ade Komarudin hanya mempertimbangkan aspek perundang-undangan. Menurutnya, seharusnya Golkar juga mempertimbangkan aspek etiknya.
"Makanya pendekatannya bukan boleh nggak boleh, makanya DPR selalu keliatan nggak top. Itu karena memandangnya boleh nggak boleh diundang-undang, bukan boleh nggak boleh di etika," ucap Ray.