Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gempa bumi tektonik berkuatan 6,5 Skala Richter(SR) mengguncang wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (6/12/2016) pagi.
Berdasarkan pengamatan dan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa disebabkan aktivitas sesar (patahan) aktif lokal.
"Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Berdasarkan peta tataan tektonik Aceh tampak bahwa di zona gempabumi terdapat struktur sesar mendatar," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Mochammad Riyadi, dalam keterangan pers, Rabu (6/12/2016).
Baca: Gempa Aceh, Suami Istri Terkubur Puing Ruko Berlantai Empat
Menurutnya, hal ini sesuai dengan hasil analisis BMKG yang menunjukkan gempa bumi Pidie Jaya dibangkitkan oleh aktivitas sesar mendatar (strike-slip fault).
"Dugaan kuat sesar aktif yang menjadi pembangkit gempa bumi ini adalah Sesar Samalanga-Sipopok Fault yang jalur sesarnya berarah barat daya-timur laut."
Hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa bumi terjadi pada pukul 05.03.36 WIB dengan kekuatan 6,5 Skala Richter.
Pusat gempabumi terletak pada 5,25 LU dan 96,24 BT atau tepatnya di darat pada jarak 106 km arah tenggara Kota Banda Aceh pada kedalaman 15 Km.
Hasil analisis peta, dampak gempa terjadi guncangan kuat di daerah Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukorumpuet, Panteraja, Angkieng hingga Pohroh pada skala intensitas III SIG-BMKG (VI MMI).
Seluruh wilayah ini diperkirakan berpotensi mengalami dampak gempa bumi berupa kerusakan bangunan.
"Ini sesuai laporan sementara dari zona gempabumi bahwa gempa bumi ini memang menimbulkan kerusakan di berbagai tempat," ujarnya.
Riyadi menambahkan, hasil monitoring BMKG juga menunjukkan, hingga pukul 08.12 WIB telah terjadi gempa bumi susulan sebanyak 10 kali dengan kekuatan terbesar 4,8 Skala Richter.
Namun, kekuatan gempa susulan tersebut semakin kecil.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Masyarakat diminta mengikuti arahan BPBA setempat.