Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan penistaan agama meningkat saat orde reformasi. Demikian dikatakan anggota Human Right Watch Andreaa Harsono di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (18/12/2016).
Andreas mengakui data-data kasus penistaan agama sulit mengungkap jumlah riil. "Menghitung kasus penistaan agama tidak mudah, ada yang terjadi di daerah terpencil," kata Andreas.
Andreas menjelaskan pasal penistaan agama dibuat oleh Presiden Soekarno pada Januari 1965. Namun, Soekarno tak pernah menggunakan pasal tersebut.
"Kita tahu pada Oktober 1965, Soekarno kehilangan kekuasaan lalu diganti Soeharto," kata Andreas.
Pada era Orde Baru yang dipimpin Soeharto sejak 1965-1998, terjadi sekitar 60 kasus penistaan agama. Andreas mencatat terdapat 8 kasus yang maju ke pengadilan.
Dua kasus yang terkenal yakni HB Jassin pada akhirnya dibebaskan pengadilan. Kasus kedua menjerat pemimpin redaksi majalah Monitor Arswendo Atmowiloto.
"Arswendo bikin polling, lalu dihukum 4,5 tahun. Polling itu tidak sahih. Itu terjadi saat rezim Soeharto," kata Andreas.
Indonesia lalu memasuki masa reformasi. Era pemerintahan BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak tercatat kasus penistaan agama.
Kasus tersebut muncul kembali saat era Megawati Soekarnoputri kemudian Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Andreas mencatat kasus penistaan agama pada tahun 1998-2013 terjadi 250-an kasus. Dimana, 130-an kasus masuk ke pengadilan.
"Pascareformasi banyak penistaan agama," kata Andreas.
Sedangkan kasus dugaan penistaan agama yang menyedot perhatian masyarakat saat Presiden Joko Widodo yakni Gerakan Fajar Nusantaea (Gafatar) pimpinan Ahmad Mussadeq dan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.