Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkembangnya aksi terorisme dan kelompok radikal di Indonesia sudah cukup mengakhawatirkan, peraturan untuk menanggulangi di rancangan undang-undang anti terorisme masih terus diproses di DPR.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta kepada pengambil keputusan di DPR, untuk segera menyelesaikan peraturan yang sudah lebih dari setahun itu dibahas.
Dikatakan oleh Wiranto bahwa aksi terorisme tidak mungkin menuggu revisi undang-undang terorisme No 15 Tahun 2003 tersebut.
"Terorisme tidak akan menunggu sampai UU itu selesai dan revisi itu akan membuat penegak hukum bekerja lebih cepat dan lebih dini," jelas Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (23/12/2016)
"karena tidak mungkin kita biarkan aparat keamanan yang kita berikan tugas menindak terorisme dengan tangan terikat," lanjutnya.
RUU Tindak Pidana Terorisme diketahui saat ini masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas untuk tahun 2017 mendatang.
Pansus revisi undang-undang tersebut masih terus membahas pengembangan yang ada dalam peraturan untuk menangkal dan aksi terorisme itu.