Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Satgas Saber Pungli, Komjen Pol Dwi Priyatno menjelaskan sebagian besar laporan pungutan liar yang diterima pihaknya berasal dari Kementerian Dalam Negeri.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar seluruh daerah dapat menerapkan pelayanan publik berbasis daring (online) agar dapat mengurangi pungutan yang tidak perlu.
"Saya meminta pada 2017 besok, seluruh daerah bisa terapkan E-Government sehingga bisa mengurangi pungutan liar ditingkat bawah," jelasnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/12/2016)
Beberapa peraturan daerah yang mengatur hal itu sudah dibatalkannya.
Sehingga tidak ada lagi alasan bagi Aparatur Sipil Negara di tingkat pemerintah daerah untuk mengambil pungutan kepada masyarakat.
"Komitmen juga sudah ada dari setiap kepala daerah. Ini memang tinggal penerapannya saja," kata dia.
Dengan begitu,kata politikus PDIP itu, cita-cita untuk menjadi Smart City yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan merata di seluruh daerah.