Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto angkat bicara soal aksi demonstrasi yang belakangan marak terjadi.
Meskipun menyampaikan pendapat dipublik adalah hak setiap warga negara, dirinya berharap agar demo tidak menjadi tren.
"Bila ada sesuatu yang tidak beres bisa dikomunikasikan, tidak perlu harus demo-demo. Itu sesuatu cara terakhir kalau komunikasi tidak jalan," kata Wiranto kepada wartawan usai menghadiri Rapim TNI tahun 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, (16/1/2017).
Baca: Usai Berunjuk Rasa, Massa FPI Berfoto di Depan Mobil Rizieq Shihab
Baca: Didemo FPI, Kapolda Jabar: Lebay Itu
Hal itu diungkapkan Wiranto menanggapi aksi Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, yang meminta Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya dicopot dari jabatannya.
Wiranto mengatakan, aksi demo jangan sampai menekan bahkan menyudutkan pihak tertentu.
"Jangan sampai demo menjadi tren untuk menekan. Untuk menyulitkan seseorang, menjelekkan seseorang, menjelekkan pemerintah, menyudutkan pemerintahan, itu yang tidak kita kehendaki dalam negara demokrasi," katanya.
Dirinya menyebutkan, menyampaikan pendapat di muka umum memang dijamin undang-undang.
Bukan berarti berarti hak tersebut digunakan tanpa memperhatikan aturan yang ada.
"Solusi ke depan, hak menyatakan pendapat di muka umum boleh, tapi ada rambu-rambunya dan ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat itu dilanggar, berhadapan dengan aparat keamanan," katanya.
Dirinya mengimbau agar setiap masalah atau pendapat untuk dikomunikasikan dengan baik.
"Mari kita syukuri, bukan malah dihujat. Masyarakat jangan sedikit-sedikit demo karena akan menghabiskan energi kita sebagai bangsa. Aparat keamanan yang harusnya bisa istirahat malah disibukkan. Seharusnya dikomunikasi kan tidak usah ramai-ramai, cukup lima sampai 10 orang. Silahkan saja kalau ada yang ingin bertemu dengan saya, pasti akan diterima dengan baik," ujar Wiranto.