Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya kebijakan bebas visa, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida menilai kebijakan tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal.
"Saya duga seperti itu. Sekarang ini umumnya terkonsentrasi pada PMA (Penanaman Modal Asing) khususnya China dengan proteksi oknum," kata Laode saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (23/1/2017).
Menurutnya, para TKA ilegal yang datang bertujuan untuk mencari pekerjaan di Indonesia.
"Itu yang sebenarnya dimanfaatkan oleh pihak pengusaha untuk menjadikan mereka sebagai tenaga kerja di perusahaan mereka," ujar Laode.
Selama ini, katanya, pemerintah masih lemah dalam pengawasan TKA, terutama perihal administrasi kependudukan.
Melihat itu, Ombudsman berencana menyiapkan posko pengaduan TKA ilegal di daerah-daerah.
"Kita mau sinkronkan data dulu, aktualkan data kembali sehingga ada data pastinya. Kita akan buka posko pengaduan TKA ilegal di daerah, di 33 provinsi," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan telah membebaskan visa bagi turis asing di 169 negara yang hendak berkunjung ke Indonesia.
Belakangan terdengar isu adanya 10 juta TKA yang datang ke Indonesia, namun Presiden Joko Widodo membantah hal tersebut.