Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (31/1/2017) mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini (SHT).
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Sri Hartini diperiksa sebagai tersangka di kasus suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten.
"Hari ini Bupati Klaten nonaktif, SHT diperiksa sebagai tersangka," ucapnya.
Selain memeriksa Sri Hartini secara maraton, penyidik KPK pada Minggu lalu juga memeriksa para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Mereka di antaranya Lusiana, PNS Bappeda Klaten; Sartiyarso, Kepala BKD Klaten; dan Sukarno, PNS Staf Sekretariat BKD Klaten.
Saksi lainnya adalah Syahruna, Inspektur di Pemkab Klaten; Slamet, PNS Kabid Mutasi BKD Klaten; dua ajudan Bupati Klaten, Edy Dwi Hananto dan Nina Puspitasari; dani anak Sri Hartini yaitu Andy Purnomo.
Andy Purnomo turut diperiksa karena diduga mempunyai peran sebagai pengepul uang hasil suap ibunya dalam jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.
Di kasus ini, KPK telah menjerat dua orang tersangka yakni Sri Hartini yang diduga sebagai penerima suap dan Suramlan PNS yang diduga sebagai pemberi suap.
Sri Hartini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
Sedangkan Suramlan selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.