Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keikutsertaan masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 pada 15 Februari ini penting. Namun masyarakat diimbau untuk menjaga suara mereka setelah memilih.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Publik (KIPP), Englebert Jojo Rohi, mengatakan, masyarakat tak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu untuk memastikan suara mereka tak dimanipulasi.
"Partisipasi publik signifikan mencegah kecurangan terjadi," kata Jojo di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Kamis (9/2/2017).
Saat ini hampir setiap orang memiliki ponsel dengan fitur kamera. Ponsel itu bisa digunakan untuk merekam suatu kejanggalan di TPS sebagai barang bukti.
"Kita bisa informasikan (kecurangan) kepada Bawaslu untuk bisa dilacak," kata dia.
Dia mengatakan ada beberapa jenis partisipasi saat pemilu, mulai dari level paling bawah yakni datang ke TPS, mencoblos dan pulang.
Kemudian partisipasi dengan tingkat lebih tinggi adalah pemilih peduli pada TPS dan turut serta mengawasi potensi praktik kecurangan.
Sebagai pemilih, masyarakat memiliki hak untuk memastikan suara mereka tidak dimanipulasi.
"Masa capek-capek milih, suara kita dimainkan, gak terima juga kan," kata dia.