Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie membantah pasang badan untuk Mantan KSAU Marsekal Agus Supriatna. Hal itu terkait polemik pengadaan Helikopter AW 101.
"Kenapa saya dianggap pasang badan untuk Agus Supriyatna? Saya bukan pasang badan. Saya kalau bicara saya cek surat, dan institusi militer itu jelas suratnya kok. Kalau masalah tentang pengadaan jelas nih. Menhan tandatangan 7 November (2016)," kata Connie dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (19/2/2017).
Connie mengatakan Menteri Pertahanan telah menandatangani pengadaan 8 Helikopter AW 101.
"Kok bisa enggak tahu? Integritas pemimpin ini dimana? Jangan mau cari aman," kata Connie.
Ia pun mempertanyakan pernyataan Menhan yang mengaku tak ada surat tersebut sedangkan Mabes TNI tidak memiliki suratnya.
"Katanya anggarannya tiba-tiba turun. Emang KSAU sesakti itu? Ya enggak lah. Itu surat per surat," kata Connie.
Menurut Connie, langkah TNI AU sudah tepat memiliih alternatif selain helikopter Perancis yakni Puma, Super Puma dan Cougar. Pasalnya, TNI AU harus berperan serta mendorong terjadinya diserfikasi industri pertahanan dengan melirik AW 101 buatan Inggris-Italia.
"Seharusnya PT.DI sebagai poros industri pertahanan membuka diri pada varian heli jenis baru ini dan bukan malah terus melanjutkan monopoli bersama Airbus yang telah berjalan selama 30 tahun," kata Connie
Mantan KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, kata Connie, menekankan pembelian helikopter angkut seharusnya tidak kental aroma politisasi dengan terus mendesak TNI AU untuk membeli helikopter EC 275 Cougar .
"TNI AU meyakini bahwa performa dan spesifikasi teknologi AW-101 lebih menunjang kebutuhan TNI AU saat ini dan kedepan dibanding Cougar," kata Connie.
Connie juga melihat Mantan KSAU Agus Supriyatna menyangsikan kualitas helikopter buatan PT DI. Karena perusahaan tersebut belum memiliki prestasi di bidang pembuatan Alutsista. "Kedekatan PT. DI dengan Airbus selama 30 tahun telah membuat PT. DI lebih banyak memilih bermanuver politik untuk memenangkan order pesawat angkut TNI AU ketimbang mengejar kemampuan dalam perannya sebagai BUMN penggerak industri pertahanan kerdirgantaraan," kata Connie.