News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilgub DKI Jakarta

Sandi: Sudah Ada Warga yang Tertarik Ikut Program Rumah Tanpa DP

Penulis: Regina Kunthi Rosary
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Nur Asia ditemui di kediaman Raffi Ahmad di Green Andara Residence, Cinere, Depok, Sabtu (18/2/2017).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan bahwa program rumah tanpa uang muka atau down payment (DP) yang sempat dilontarkan dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu mulai diminati warga.

"Malah ada sekarang beberapa warga yang bilang, Kami boleh daftar duluan, nggak, sekarang? Mereka sangat tertarik. Menurut saya, ini sebuah program yang sangat inovatif dan alhamdulillah warga sangat tertarik. Malah bilang, Bisa daftar seperti oke oce dulu, nggak? Saya bilang, harus izin pak gubernurnya," tutur Sandiaga Uno ketika ditemui di kediaman Raffi Ahmad di Green Andara Residence, Cinere, Depok, Sabtu (18/2/2017).

Dikatakan Sandiaga Uno, jumlah bulan yang menjadi waktu bagi warga untuk menabung sebelum membayar cicilan rumah tengah dihitung kembali.

"Mungkin enam atau 12 bulan, kami sedang menghitung lagi supaya kami lihat pattern-nya, dia menabungnya berapa dan kuatnya berapa cicilan, termasuk skema DP seperti apa yang mereka bisa," ucap Sandiaga Uno.

Program sejenis, menurut Sandiaga Uno, juga telah berjalan di beberapa negara lain.

"Justru ini sudah ada, kok, di negara-negara lain, ada skemanya. Pas Mas Anies bilang ke saya, tolong dihitung, saya menghitung. Memang yang kami hadirkan itu bukan sesuatu yang sangat-sangat berubah secara fundamental. KPR-nya tetap jalan, tapi kami cari solusinya untuk DP-nya," tutur Sandiaga Uno.

Anies Baswedan menambahkan, terkait aturan yang dikeluarkan BI, program tersebut juga masih memungkinkan untuk direalisasikan.

"Itu sebetulnya kalau dilihat aturan BI juga memungkinkan. Anda lihat aturan BI tahun 2016 pasal 17, itu memungkinkan kalau pemda atau pemerintah memiliki program, maka yang aturan itu dipakai untuk komersial, program komersial. Tapi kalau program khusus, boleh. Ada ruangnya," tutur Anies Rasyid Baswedan.

"Menurut saya, begini, kalau memang anda punya solusi lebih baik, tunjukkan solusinya. Ini adalah solusi kami. Malah jutaan orang di Jakarta kepengin punya rumah dan kami memberikan solusi. Jangan terlalu panik kalau ada solusi yang baik. Buatlah solusi yang lebih baik lagi," lanjutnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini