Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR --- Rencana pembelian satelit untuk keperluan militer masih terus berlangsung ujar Menteri Pertahana (Menhan), Ryamizard Ryacudu. Pembahasan masih terus dilakukan antara pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait pembelian itu.
"Hari ini, Sekretaris Jendral kita lagi ke Kemenkeu, untuk mengurus itu. Tidak ada masalah, tinggal uangnya," ujar Ryamizard Ryacudu kepada wartawan, di Pusdiklat Bela Negara, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/2/2017).
Ia akui harga pembelian sekaligus peluncuran satelit tersebut memang tidak murah, yakni mmencapai Rp 8 - 10 triliun rupiah. Namun angka tersebut masih jauh lebih murah ketimbang pemerintah harus menyewa satelit sejenis, yang biayanya mencapai Rp 1 triliun pertahun.
Purnawirawan Jendral TNI bintang empat itu menuturkan umur satelit di angkasa untuk kepentingan militer bisa mencapai sekitar 17 tahun. Jika pemerintah Indonesia harus menyewa satelit seharga Rp 1 triliun selama 17 tahun, maka harga sewa dapat dikatakan jauh lebih mahal.
"Kalau kita tidak menyewa, kita punya sendiri, kita hanya mengeluarkan (sekitar) delapan triliun (rupiah)," ujarnya.
Selain itu bila satelit tersebut dikelola sendiri oleh pemerintah, maka tingkat kerahasiaan informasi yang dipancarkan satelit tersebut masih lebih terjamin, ketimbang satelit tersebut harus dioperasikan pihak lain.
"Kalau itu kita sendiri (yang mengelola), pasti terjamin, artinya kedaulatan kita terjamin," ujarnya.
Untuk merealisasikan satelit tersebut, pihak Kemenhan sudah melakukan perundingan dengan Airbus, perusahaan aviasi yang berbasis di Perancis. Ryamizard Ryacudu mengatakan jika pembelian tersebut terealisasi, dipastikan industri dalam negri diajak untuk ikut membangun satelit tersebut.