Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR menilai proses Pilkada Serentak 2017 berjalan dengan lancar serta tidak ada tahapan yang terhambat.
Namun Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy memberikan catatan pada masa kampanye Pilkada 2017.
"Selama masa kampanye adalah masa dimana menjadi poin terburuk dari pelaksanaan pilkada 2017 ini. Sosial media yang menebar fitnah, kebencian, black campaign, mobilisasi yang palsu, isu SARA dan hoax mewarnai masa kampanye," kata Lukman melalui pesan singkat, Kamis (9/3/2017).
Lukman melihat pelaksana pilkada tidak berdaya mengantisipasi hal tersebut. Padahal ketentuan sebagai rambu-rambu cukup jelas, demi keutuhan bangsa.
"Tidak ada inisiatif dari penyelenggara pilkada untuk melakukan kreasi menangkalnya," kata Politikus PKB itu.
Selain itu, Lukman mengatakan jadwal tahapan berjalan sesuai rencana mulai dari tahapan persiapan, pendaftaran, masa kampanye, pemilihan sampai pada penetapan.
Baca: Putu Sudiartana Tak Kecewa Divonis 6 Tahun dan Dicabut Hak Politiknya Selama 5 Tahun
Walaupun ada beberapa daerah mengalami penundaan penetapan akibat gugatan ke MK terhadap hasil, tetapi masih dalam jadwal tahapan yang disiapkan penyelenggara pilkada.
"Pada tahapan pendaftaran calon, juga berjalan lancar, termasuk calon-calon independen banyak yang mendaftar akibat kebijakan diturunkannya syarat calon independen," ujar Lukman.
Meskipun, kata Lukman, terdapat implikasi berkurangnya kualitas calon independen. Hal itu diperlihatkan hampir tidak ada calon independen yang memperoleh suara signifikan.
"Akibat syarat yang mudah, banyak calon independen yang seadanya, terkesan main-main," kata Lukman.
Lukman menilai calon dari partai politik juga tidak maksimal. Karena keharusan anggota legislatif mundur menyebabkan calon parpol yang mendaftar adalah level dua, bukan yang terbaik.
"Yang terbaik tidak mau mundur dari legislatif," tutur Lukman.
Lukman juga melihat kemenangan lebih banyak diperoleh oleh petahana atau keluarga petahana. Ini akibat kebijakan petahana hanya cuti, dan dicabutnya kebijakan anti politik dinasti.
"Secara umum pilkada 2017 belum bisa diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang terbaik, akibat dari kebijakan yang belum tegas dan mendorong kesana," imbuh Lukman.