Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat dengan gerakan tokoh agama yang menginginkan penghapusan perbudakan modern.
Hal itu disampaikan Kalla saat acara penandatanganan komitmen bersama oleh sejumlah tokoh agama dan duta besar negara lain di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/3/2017)
Menurut Wapres, perbudakan modern saat ini karena aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dilanggar oleh para pengusaha yang tidak memberikan kebebasan bekerja kepada para pegawainya.
Baca: SBY Usul Bikin Klub Presiden, Ini Reaksi Wapres Jusuf Kalla
Padahal, pemerintah Indonesia, kata JK telah membuat banyak kebijakan guna mencegah terjadinya perbudakan modern, mulai dari jam kerja yang dibatasi, hari kerja yang dibatasi, upah minimum kerja yang harus dilaksanakan, umur pekerja dan lingkungan kerja.
"Namun dalam kenyataannya tetap saja terjadi, terjadi di banyak negara, juga di Indonesia, ada human traficking, artinya membawa orang-orang bekerja tanpa aturan tanpa izin dan sebagainya, tidak diperjualbelikan tapi di transfer dan sebagainya," urainya di lokasi acara.
Dia menjabarkan perbudakan artinya terdapat dua pihak, yang memperbudak dan yang diperbudak. Keduanya harus dicegah. Bagi pemuka agama utamanya perlu mencegah agar orang tidak memperbudak melalui tata nilai yang disebarkan.
"Secara moral masyarakat harus dididik dan diajarkan untuk hal ini tidak terjadi. Anak-anak yang masih kecil mestinya bersekolah tetapi dipaksakan bekerja karena tuntutan ekonomi keluarga contohnya," ujarnya.
"Oleh karena itu semua negara harus bersatu untuk menyelesaikan ini. Artinya kedua belah pihak yang cenderung diperbudak mari kita ambil alih untuk memberikan pekerjaan yang layak. Itulah namanya bentuk namanya pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan agar banyak kesempatan orang bekerja dengan layak," tandasnya.