Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Indo Barometer M Qodari berpendapat elektabilitas partai politik (parpol) yang diduga terkait korupsi e-KTP berpotensi melemah pada pemilihan umum tahun 2019.
"Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik bisa jadi menurun secara signifikan. Apalagi, pada 2019 dilakukan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden," ungkap M Qodari, saat diskusi "Perang Politik e-KTP" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).
Dampak terbesar menurut M Qodari, dialami partai politik yang berlatar belakang agama atau partai politik yang selama ini dianggap cukup bersih oleh masyarakat.
Baca: 86 Persen Pemilih Indonesia Lebih Suka Pilih Langsung Calon Ketimbang Partai Politik
Di lain sisi, partai-partai baru yang akan ikut dalam Pemilihan Umum 2019 lalu nanti memiliki peluang untuk mendulang suara dari masyarakat.
"Penilaian publik tergantung partainya juga. Ada kavling partai bersih dan partai yang sudah biasa kotor. Dalam keadaan ini, partai-partai baru tentunya punya peluang," tambah Qodari.
Seperti diketahui uang panas korupsi e-KTP tidak hanya mengalir ke puluhan anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014, tapi juga ke beberapa partai politik besar.
Keterangan itu, telah diungkap KPK dalam dakwaan sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.