Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane mengapresiasi langkah Polri yang membatalkan semua keterlibatan Andi Narogong dalam proyek pengadaan di kepolisian, terutama Proyek Mambis, yakni teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari di 13 provinsi.
"Wakapolri Komjen Syafruddin sudah menyampaikan bahwa Polri membatalkan semua proyek yang akan ditangani Andi Narogong," ungkap Neta dalam keterangannya, Sabtu (18/3/2017).
Diungkapkan Neta, pembatalan proyek yang melibatkan Andi Narogong jelas karena Andi Narogong terlibat dalam kasus dugaan mega korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK dan kini tengah menjalani persidangan.
IPW memberi apresiasi pada sikap cepat dan tanggap pimpinan Polri dalam membatalkan proyek pengadaan yang melibatkan Andi Narogong ini.
Baca: 115 Pekerja Asing Tinggalkan Freeport dan Perusahaan Subkontraktor
"Semula, Andi Narogong akan menangani 6 proyek Mambis senilai Rp 600 miliar," kata Neta.
Ke depan, Neta berharap Polri bersikap selektif dalam proyek pengadaannya, sebab sebagian besar proyek pengadaan di Polri berdimensi strategis.
Terlebih lagi, rasio kepolisian jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat tidak sebanding.
Sehingga memang kedepan Polri harus memperkuat institusinya dengan teknologi baru agar bisa mendukung kinerja aparaturnya di lapangan, dengan maksimal.
"Polri bisa maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat. Keberadaan teknologi Mambis atau memperbanyak cctv di kota besar, dan keberadaan call center adalah kebutuhan mendesak agar Polri bisa menerapkan quick respon dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini. Namun dalam pengadaan teknologi tinggi ini Polri jangan melibatkan pengusaha bermasalah, seperti Andi Narogong yang sedang berurusan dengan KPK," kata Neta.