Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM -- Proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah cukup lama terendus kejanggalan. Dari hulu hingga hilir terungkap berbagai masalah, dalam proyek yang menelan anggaran hingga 5,9 triliun rupiah ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan praktik dugaan korupsi yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari anggota DPR era 2009-2014, pejabat Kementrian, korporasi hingga swasta.
Sedikitnya, 2,3 triliun rupiah atau nyaris setengah dari total anggaran jadi ajang bancakan korupsi. Dalam persidangan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, ada 37 nama yang disebut menerima aliran dana dari proyek KTP Elektronik dengan jumlah beragam.
Nama besar seperti Ketua DPR Setya Novanto, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hingga Politisi PDIP yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah saat ini, Ganjar Pranowo turut disebut. Hak angket untuk menyelidiki kasus KTP Elektronik pun digulirkan DPR. Namun aroma tak sedap mencuat, wacana untuk merevisi Undang-Undang KPK diduga jadi tujuan utama para politisi senayan.
“Praktik dugaan megakorupsi KTP Elektronik ini sangat menyita perhatian publik. Selain angkanya yang fantastis, nama yang disebut dalam persidangan pun cukup mengejutkan. Apalagi DPR sebagai lembaga tinggi negara tengah mencoba menggulirkan hak angket. Inilah yang akan kita diskusikan bagaimana peranan DPR dan KPK dalam memberantas praktik korupsi” ujar Habriyanto Rosyidi produser Program Satu Meja Kompas TV.
Saksikan Talkshow Satu Meja “Awas, Serangan Balik Ke KPK!” Senin, 20 Maret 2017 pukul 20.00 WIB bersama Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo.