Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.comm, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Terlepas dari siapa yang nanti akan disalahkan atas kandasnya kapal pesiar MV.Caledonian Sky di Raja Ampat yang merusak terumbu karang, menurut Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim, Kementerian Kordinator Bidang Maritim (Kemenko Maritim), Arif Havas Oergoseno, Indonesia memang belum biasa menangani kapal pesiar dalam jumlah banyak.
Kepada wartawan di kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2017), ia mengatkan bahwa baru belakangan ini banyak perusahaan pengelola kapal pesiar, menyertakan Indonesia sebagai salah satu destinasi mereka. Hal itu antara lain karena sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah.
"Mereka tadinya tidak mau ke Indonesia, berhenti di Singapura. Masuk ke Indonesia banyak birokrasi, kemudian 'red tape' (red: pungli), infrastruktur tidak ada, mereka nggak mau masuk," ujarnya
Saat ini jumlah kapal pesiar yang masuk jumlahnya meningkat. Arif Havas menyebut infrastruktur yang dimiliki Indonesia, saat ini belum sepenuhnya bisa menghadapi tantangan tersebut.
Saat ini pemerintah tengah coba membenahi hal tersebut.
"Sekarang dalam rangka kita menarik 'cruise' (red: kapal pesiar) dalam rangka meningkatkann periwisata kita, mau tidak mau itu menimbulkan tantangan tersendiri," katanya.
Salah satu yang akan dilakukan adalah memperketat regulasi soal kapal pesiar yang akan melintas kawasan konservasi seperti di Raja Ampat.
Arif Havas menyebut di tempat lain, seperti di Great Barrier Reef di Australia, kapal pesiar bisa melintas, namun dengan aturan yang lebih ketat.
"Bukan hal aneh kapal 'cruise' memasuki terumbu karang. Ini sebuah evalulasi untuk kita ke depan," katanya.
Pemerintah saat ini juga tengah menghitung, dengan kondisi alam Indonesia dan ketersediaan infrastruktur, berapa unit idealnya setiap tahunnya kapal pesiar diizinkan memasuki wilayah perairan Indonesia.