Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pansus RUU Penyelengaraan Pemilu menggelar rapat pembahasan RUU bersama Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkumham. Dalam rapat itu, anggota Pansus dari fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian memaparkan hasil studi banding ke Meksiko.
Hetifah mengatakan Pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif di Meksiko dilakukan bersamaan di hari yang sama.
Meksiko melaksanakan Pemilu Federal yakni pemilu yang secara serentak memilih Presiden, Senat dan Dewan Perwakilan.
"Oleh karena itu, dalam hal pemungutannya disediakan tiga surat suara yakni untuk memilih Presiden, Senat, dan Dewan Perwakilan," kata Hetifah dalam keterangannya, Kamis (23/3/2017).
Adapun pada 2018 Meksiko untuk pertama kalinya akan melaksanakan Pemilu Federal dan Pemilu di negara-negara bagian secara serentak.
Sehingga nanti di TPS masing-masing tersebut akan disedikan surat suara untuk memilih Presiden, dewan perwakilan, senat, gubernur dan walikota (negara bagian), juga kongres di daerah.
Hetifah menuturkan pemilihan legislatif di Meksiko menggunakan sistem campuran yakni simple majority dan representasi proporsional. Untuk mendapatkan suara untuk yang sistem representasi proporsional tersebut adalah berdasarkan suara partai politik dari minoritas.
"Adapun kelompok minoritas tersebut terdiri dari kelompok-kelompok suku asli (berdasarkan ras), kelompok wanita, dan kelompok rentan lainnya," kata Hetifah.
Ia menuturkan sebuah partai kecil sekalipun dapat mendapatkan suara di kongres walaupun tidak mendapatkan suara dengan sistem simple majority.
Hetifah juga mengungkapkan Meksiko tidak menggunakan e-Voting dalam Pemilu dan masih menggunakan kertas suara yang dipilih di TPS masing-masing. Adapun Meksiko menggunakan metode pemilihan jarak jauh secara elektronik hanya untuk mendapatkan suara dari pemilih yang ada diluar negara Meksiko.
Adapula, pengadilan Khusus Pemilu di Meksiko yakni Trife. Pngadilan Khusus Pemilu di Meksiko adalah salah satu dari cabang judikatif dan terlepas dari Mahkamah Agung
"Putusan yang dikeluarkan oleh Trife bersifat final terkait dengan sengketa proses dan sengketa hasil pada Pemilu," kata Hetifah.
Kemudian terdapat pula, Fepad yakni kejaksaan khusus untuk kejahatan pemilu yang bertugas melakukan investigasi dan menuntut terkait kejahatan pada pemilihan umum.
Sedangkan, partai politik di Meksiko dibiayai oleh negara. Dimana setiap partai politik mendapatkan dana sebesar 30 persen yang merata untuk setiap partai politik. Sementara itu terdapat pula 70persen dana dari pemerintah yang diberikan kepada partai berdasarkan perolehan suara partai di masing-masing daerah pemilihannya.
"Pendanaan partai politik di Meksiko memberikan dampak yang signifikan yakni menjadikan partai politik mendapatkan kesetaraan dalam berkompetisi pada pemilihan, sehingga konfigurasi partai-partai politik di Meksiko pada umumnya menjadi berimbang," kata Hetifah.
INE, kata Hetifah, selaku penyelenggara pemilu di Meksiko telah mempunyai kewenangan untuk mengatur kampanye ini termasuk menetapkan waktu dan jadwal kampanye untuk tiap partai politik atau kandidat. Setiap kandidat di Meksiko mendapatkan kesempatan yang sama tidak peduli apakah dia berasal dari partai kecil maupun besar.
Penyelenggara Pemilu (INE) di Meksiko
Ketua dan para komisioner INE ditunjuk oleh dewan perwakilan dan diganti tiap 3 tahun secara bertahap. Dalam dewan pengurus dari INE diisi oleh perwakilan dari partai-partai politik. Saat ini ada 9 partai politik di Kongres.
"Usia minimum anggota INE adalah 30 tahun tidak dipergunakan batasan usia maksimum dalam pemilihannya. Kebanyakan komisioner INE berasal dari partai-partai politik karena salah satu syarat sebagai komisioner adalah pemahaman dalam politik kepemiluan dan kepartaian," kata Hetifah.
Mengenai keterwakilan perempuan di Meksiko dalam pencalon legislatif, Hetifah mengatakan harus berimbang dengan calon pria.
"Kemudian ambang batas partai yang berlaku di Meksiko yakni untuk di tingkat negara bagian adalah 1,5 persen dan untuk tingkatan nasional adalah 3 persen dari perolehan suara nasional," ujarnya.