TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI GKR Hemas mengaku fasilitasnya diambil Kesekjenan DPD.
Alasannya karena pimpinan GKR Hemas tidak diakui.
"Kalau untuk masalah fasilitas bagi kami tak persoalkan," ujar Hemas di ruang rapat panitia musyawarah (Panmus), Jakarta, Senin (10/4/2017).
Hal ini yang diinginkan Hemas terkait masalah administrasi DPD RI.
Dalam hal ini Hemas tidak ingin ada dualisme kepemimpinan di lembaga DPD RI.
"Tapi administrasi harus tetap dilakukan pada dua pimpinan," kata Hemas.
Sementara itu Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengaku tidak pernah memberikan fasilitas kepada kubu Oesman Sapta Odang.
Hanya saja pihak Kesekjenan DPD RI sudah melayangkan surat akan ada pemindahan fasilitas.
"Kami tidak pernah menyerahkan. Ketika Sekjen DPD RI mengirim surat kepada kami, saya sudah balas," kata Farouk.