News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Suap Pejabat Bakamla

Dua Kali Tak Hadir, Jaksa KPK Bakal Jemput Paksa Staf Ahli Kepala Bakamla

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sesepuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Polisi (Purn) Bibit Samad Rianto secara resmi diangkat menjadi Penasehat Bidang Pengawasan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., dalam sebuah pertemuan di Kantor Pusat Bakamla RI, Jalan Dr. Sutomo 11, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017). TRIBUNNEWS.COM/Humas Bakamla RI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada KPK berencana memanggil paksa Ali Fahmi alias Fahmi Habsiy, staf Ahli Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Sudewo.

"Setelah dua kali tidak datang, KPK akan memanggil kembali untuk ketiga kalinya pada persidangan berikutnya hari Rabu tanggal 19 April 2017," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantor KPK, Senin (10/4/2017).

Diungkapkan Febri, jaksa memberikan satu kesempatan lagi kepada Ali Fahmi untuk sukarela menghadiri panggilan di persidangan. Jika pekan depan tak hadir jaksa akan menjemputnya paksa.

Penjemputan paksa akan diminta jaksa kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan panggilan secara paksa. Sesuai Pasal 159 ayat 2 KUHAP.

Ali Fahmi adalah staf ahli bidang anggaran Kepala Bakamla Arie Sudewo. Dia bukan pejabat struktural di Bakamla namun sebagai staf ahli yang ditunjuk Arie Sudewo.

Pada kasus tersebut, Ali Fahmi menawarkan Fahmi Darmawansyah untuk ikut pengadaan satellite monitoring dan drone di Bakamla.

Ali Fahmi kemudian meminta fee 15 persen dan semuanya akan diurus oleh dia sendiri dan Fahmi hanya mengurus dokumen yang dibutuhkan.

Sebagai uang muka, Fahmi Darm‎awansyah melalui stafnya Hardy dan Adami menyerahkan Rp 24 miliar di Hotel Ritz Carlton.

Belakangan, Fahmi Darmawansyah marah karena pengadaan barang untuk drone tidak terealisasi karena anggaran Bakamla dipangkas pemerintah.

Fahmi Darmawansyah kemudian meminta uang muka tersebut namun hanya sebagian yang bisa dikembalikan Ali Fahmi.

Ali Fahmi beralasan telah membagikan uang tersebut kepada anggota DPR RI yang bertugas untuk penganggaran.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini