Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan bahwa kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dan lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa ke beberapa negara.
Demikian hal itu disampaikan saat RDP dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar, Senin (17/04/2017).
Hanafi Rais dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar bebas visa dapat diberikan kepada negara yang pendapatan per kapita yang tinggi, sehingga ketika berinvestasi di Indonesia bisa dilakukan dengan jumlah besar.
“Jadi yang diberikan bebas visa itu yang income per kapitanya tinggi. Jadi ketika investor tertarik dengan Indonesia, tanpa disuruh saja maka spendingnya juga tinggi,” tutur Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Politisi PAN itu juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa juga sebaiknya mempertimbangkan indeks pembangunan manusia di masing-masing negara. Sehingga ketika warga asing datang ke Indonesia tidak memberikan beban bagi Indonesia.
“Saya pikir juga yang punya indeks human development bagus. Jadi ketika warga asing datang kesini tidak membuat kejahatan transnasional, cyber crime, narkoba, hingga buka jasa asusila. Sehingga kebijakan bebas visa tidak melimpahkan limbah dan Indonesia tidak mendapatkan benefit apa apa,” tutur Hanafi.
Hanafi juga menuturkan bahwa pemerintah perlu selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia, bukan justru menghambat pembangunan di Indonesia.
“Saya kira perlu lebih selektif untuk negara mana saja terkait bebas visa ini,” tutupnya. (Pemberitaan DPR RI)