Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan reshuffle kabinet berdasarkan kinerja seorang menteri yang tak memenuhi target.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai Jokowi ingin menegaskan sekaligus menepis isu reshuffle hanya berdasarkan kepentingan bagi-bagi jatah diantara partai pendukung saja.
"Jokowi menegaskan bahwa sebagai kabinet kerja, kursi seorang menteri ditentukan oleh kualitas kerjanya. Kualitas kerja ditentukan oleh kemampuan seorang menteri dalam mencapai target yang sudah ditentukan," kata Lucius melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Minggu (23/4/2017).
Lucius melihat Jokowi membuat sistem kerja yang fair.
Baca: Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, NasDem: Menteri Tak Capai Target Mundur Saja
Dengan membuat parameter keberhasilan sesuai dengan target, kata Lucius, Jokowi ingin terhindar dari beban politis dalam memlnentukan sikap terhadap menteri-menteri yang dinilai kurang perform.
"Jadi benar-benar obyektif. Sehingga publik tahu bahwa menteri yang dicoret bukan karena alasan sentimentil atau ketidaksukaan secara personal, tetapi karena gagal berkinerja sesuai target yang sudah disepakati," kata Lucius.
Karena berbasis kinerja, Lucius mengatakan reshuffle semestinya memang tak harus menjadi isu politik yang seolah-olah gaduh setiap beberapa saat atau mengikuti dinamika politik yang terjadi.
"Dengan hak prerogativenya presiden bisa setiap waktu melakukan penggantian posisi terhadap menteri yang dinilai gagal mencapai target," kata Lucius.
Lucius menuturkan pesan penting pernyataan Jokowi tersebut bagi para menteri agar bekerja profesional sesuai dengan target, dan tidak hanya berlindung pada dukungan politik partai.
Karena, lanjutnya, dukungan partai tak akan mampu menghambat penilaian buruk berdasarkan capaian target yang menjadi rujukan Jokowi dalam melakukan pemberhentian terhadap seorang menteri.
"Semakin seorang menteri berkinerja baik, maka tak perlu takut dengan isu reshuffle kabinet, pun kalau partai politik menginginkan penggantian," kata Lucius.
Menurut Lucius, strategi tersebut merupakan cara Jokowi untuk menghadapi dinamika politik Tarah air yang cenderung liar dan tak peduli dengan kinerja.
Terlebih, partai politik yang cenderung sesukanya melakukan perubahan sesuai dengan kepentingan harus diantisipasi melalui penerapan sistem yang terukur, transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas.
"Posisi seseorang tak bisa seenaknya digonta-ganti hanya karena kepentingan sesaat partai pendukung.
Ini strategi Jokowi membentengi diri dari tekanan partai politik pendukung yang maunya banyak tetapi untuk kepentingan mereka saja dan bukan kepentingan rakyat. Jokowi ingin melindungi kepentingan rakyat dengan pola kerja yang transparan dan obyektif," ungkap Lucius.