Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR Komisi I menilai Industri Pertahanan RI dinilai memerlukan adanya Auditor Teknologi. Tujuannya agar produksi di sektor teknologi lebih transparan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, menilai audit teknologi digunakan untuk keberlangsungan industri pertahanan.
Sehingga PT Dirgantara Indonesia sebagai produsen alutista menurut Tubagus bisa berkembang lebih baik.
"Audit Teknologi memang perlu, tapi jangan sampai mematikan PT DI, melainkan untuk membangun ulang PT DI agar lebih baik lagi. Jadi semangatnya kritik membangun, bukan mematikan PT DI," ujar Tubagus di diskusi DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Sementara itu pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie menilai masyarakat hanya menerima informasi satu arah soal kemajuan industri pertahanan RI. Hal itu merugikan industri karena tidak bisa diverifikasi kebenarannya oleh masyarakat umum.
"Tidak adanya Auditor Teknologi yang mampu menjadi tolak ukur terhadap Industri Pertahanan kita, menjadi penyebab utama terus berpolemiknya persoalan Alutsista di Indonesia," ujar Connie.
Sedangkan Mantan Menteri Riset dan Teknologi, Muhammad AS Hikam menilai selama ini industri pertahanan RI seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, PT Pindad dan lainnya, selalu mengklaim telah mencapai kemajuan.
"Namun masyarakat tak ada akses dan tolak ukur yang dapat dijadikan pembanding dan penentu kewajaran. Jadi seolah kita diminta percaya saja pada klaim yang dipublikasikan," ungkap Hikam.