Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Golkar Dave Laksono menegaskan tidak ada wacana Musyawarah Luar Biasa (Munaslub), meskipun Ketua Umum Golkar Setya Novanto telah dicegah keluar negeri terkait kasus e-KTP.
"Belum ada. Saya tidak bisa bilang katanya tidak ada sama sekali. Belum ada keputusan rapat yang menuju ke kata-kata atau sikap seperti Munaslub," kata Dave di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Dave mengatakan proses organisasi tidak diambil sepihak. Namun, harus diputuskan melalui rapat pleno. Dave mengatakan Golkar tidak ingin berprasangka buruk terhadap Setya Novanto.
"Ini kan masih ada proses hukumnya kita lihat dulu sejauh mana. Baru kita bisa menilai tindakan selanjutnya yang perlu diambil Golkar," kata anggota Komisi I DPR itu.
Mengenai pencegahan, Dave mengingatkan kasus e-KTP belum vonis. Ia mengingatkan pencegahan yang dilakukan KPK bukan berarti terbukti bersalah.
Ia pun meminta semua pihak tidak berprasangka buruk terlebih dahulu. Apalagi mengenai wacana pergantian ketum. Dave berkaca pada saat Akbar Tandjung menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.
"Masih belum tentu. Karena kita ingat zamannya Pak Akbar saja dia sudah terdakwa. Sampai dia bebas di MA tidak ada pergantian ketua umum, tidak ada Plt (Pelaksana Tugas)," kata Dave.
Dave juga menilai konsolidasi antarpengurus dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Pengurus DPD tingkat 1 serta 2 merupakan hal yang wajar.
"Kalau cuma komunikasi saja itu hal biasa. Maksudnya konsolidasi itu seperti apa. Kan tida ada rapat antara DPP dan dewan pakar, pembina membuat keputusan menunjuk Plt atau apapun," kata Dave.