TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahajo Kumolo menyatakan terjadi pembengkakan dana penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017.
Biaya membengkak hingga hampir 200 persen dengan total nilai Rp 4,2 Triliun. Yang paling menyedot dana adalah biaya pembuatan surat suara, publikasi, sosialisasi, hingga pengadaan kendaraan operasional.
"Bayangan saya waktu saya menteri pertama ini tahun 2015, pilkada serentak itu bayangan saya akan hemat. Tapi mohon maaf, ternyata lebih membengkak hampir 200 persen," ucapnya.
Alasan KPU, lanjutnya, harga pembelian logistik dalam lima tahun pasti meningkat.(*)