Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPR RI memutuskan walk out dari rapat paripurna mengenai usulan hak angket yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/4/2017) kemarin.
Hak angket yang ditolak sejumlah fraksi itu pada akhirnya diketok pimpinan rapat.
Usulan hak angket dari Komisi III DPR itu digulirkan terkait penyidikan kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di KPK.
Dimana Komisi III mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II yang menjadi tersangka karena memberikan keterangan palsu dalam kasus e-KTP.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan, apa yang dilakukan Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna merupakan bentuk dukungan terhadap KPK.
Lembaga anti rasuah bagaimanapun harus didukung dalam memberantas tindak pidana korupsi.
"Sejak awal Gerindra menolak hak angket terhadap KPK. Apalagi dalam prosesnya kami mencium angket ini dipaksakan," tegas Andre saat dihubungi, Sabtu (29/4/2017).
Menurutnya, keputusan dalam paripurna kemarin sangat terburu-buru. Gerindra juga tidak habis pikir dengan keputusan pimpinan rapat.
Sebab sebelumnya di Badan Musyawarah (Bamus) diputuskan bahwa di paripurna hanya akan membacakan usulan dari pengusul hak angket, bukan mengambil keputusan.
Ditekankan pula agar keseluruhan proses hak angket dilakukan secara transparan. Paling tidak ditunda terlebih dulu untuk mendengarkan masukan atau aspirasi dari konstituen masing-masing anggota.
"Kita di Bamus sudah menyampaikan ditunda dulu sampai reses. Pada masa reses itulah kita bisa menampung dan mendengarkan masukan masyarakat. Apakah masyarakat butuh angket atau tidak," jelas Andre.
"Yang terjadi justru pimpinan memaksakan angket, karena itu kami memutuskan walk out. Ini sesuai instruksi Ketum Prabowo Subianto bahwa KPK harus didukung dalam memberantas korupsi. Bukan sebaliknya dilemahkan posisinya," sambungnya.
Prabowo, kata dia, menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu program prioritas Gerindra.
Praktik kejahatan korupsi sangat terang menyengsarakan rakyat sehingga harus ditolak segala bentuk daya dan upaya melemahkan KPK.
"KPK itu ujung tombak pemberantasan korupsi, kalau posisinya terus dilemahkan bagaimana ke depan? Kita harus proporsional dalam melihat masalah ini," demikian Andre.