Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR mengungkapkan alasan penolakan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah berkaitan dengan hal penting yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Dengan batasan UU tersebut maka kita pertanyakan, dalam melaksanakan akan tugas penyelidikan kasus e-KTP oleh KPK, UU atau kebijakan yang mana yg dilanggar oleh KPK yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga perlu diluncurkan hak angket oleh DPR," kata Sodik melalui pesan singkat, Jumat (28/4/2017).
Gerindra, kata Sodik, juga mempertanyakan kepentingan masyarakat dan negara yang
dirugikan oleh langkah dan kebijakan KPK.
Sodik menilai hak angket yang diajukan saat ini akan menghambat proses kerja KPK dan berdampak pada pelemahan lembaga dan kinerja KPK.
"Gerindra menilai KPK tidak perlu diganggu ketika sedang fokus melakukan pemberantasan korupsi di tanah air. Persoalan hukum diselesaikan secara hukum. Intervensi politik tetap ada batasnya. Gerindra menghormati dan menjunjung tinggi supremasi dan proses hukum," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.
Gerindra, lanjut Sodik, juga memahami bahwa perlu pengawasan dan pengaturan ulang hak dan kinerja KPK.
Tetapi, tidak boleh menghambat kinerja dan pelemahan institusi KPK dalam perjuangan membangun iklim, budaya dan langkah langkah memberantas korupsi.
"Gerindra menolak hak angket yang akan menghambat kerja dan melemahkan lembaga KPK.Ini berarti sendirian di jalan sepi, namun itu bukan soal. KPK harus didukung dan diselamatkan demi Indonesia bersih," kata Sodik.