News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polemik HTI

Politikus PKB Siap Kawal Proses Pembubaran HTI

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kota Bandung melakukan unjuk rasa terkait rencana kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat pada 15 April 2017, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (13/4/2017). Dalam aksinya, mereka menyerukan menolak seluruh kegiatan dan menuntut pembubaran HTI yang menyebarkan propaganda khilafah dengan maksud merubah Pancasila sebagai asas ideologi dan asas tunggal kehidupan bernegara. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaikhul Islam Ali mendukung penuh pemerintah dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Karena HTI bertujuan mengganti bentuk dan dasar negara," kata Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP ANSOR ini kepada Tribunnews.com, Selasa (9/5/2017).

Anggota DPR RI tersebut berkomitmen untuk mengawal proses pembubaran HTI melalui proses peradilan yang adil dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Baca: HTI Bantah Tudingan Tidak Punya Kontribusi Bagi Negara

Ia pun mengimbau umat Islam untuk bersatu menjaga NKRI dari segala bentuk faham dan gerakan yang merongrong persatuan dan bertentangan dengan Pancasila termasuk ateisme, komunisme, separatisme.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Selain itu, Wiranto juga menyebut bahwa keberadaan HTI secara nyata menimbulkan benturan di masyarakat dan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Jumpa pers tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan pejabat lainnya

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini