Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya Gerakan Minahasa Merdeka di Provinsi Sulawesi Utara menjadi buah pembicaraan berbagai kalangan masyarakat Indonesia, terutama di sejumlah media sosial memberitakan hal tersebut.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan mencegah deklarasi gerakan Minahasa Merdeka, menurut Kapolri, deklarasi ini mengancam keutuhan NKRI.
“Tidak boleh. Deklarasi tidak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu kepada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah NKRI. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan,” ungkap Tito di Aula Asrama Haji, Jl WR Supratman, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin lalu.
Tiro Karnavian mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif terhadap warga Minahasa, selain hal ini, ia menilai deklarasi merdeka warga Minahasa hanya spontanitas.
“Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau. Mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional. Makanya kita harus sama-sama jaga keutuhan negara kita, konflik tidak boleh terjadi,” tuturnya.
Menurut Jenderal Polisi Tito Karnavian (Kepala Polisi Republik Indonesia), para pendiri bangsa ini sudah mewarisi NKRI kepada generasi penerus, karena itu persatuan bangsa harus tetap dijaga demi keutuhan NKRI.
“Sehingga saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928-1945 sudah menepikan, meminggirkan, perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa,” jelasnya.
Bahkan tokoh militer, Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo menungkapkan kegusarannya akan kondisi bangsa saat ini. Di akun facebook miliknya, mantan Kepala Staf Umum TNI menulis bahwa negara Indonesia seperti tanpa pemerintah.
"Rasanya koq jadi seperti Negara TANPA PEMERINTAH," tulis Suryo.
Sedangkan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fahmi Salim menyayangkan aksi seperti itu.
"Kan semua sudah sepakat untuk menghormati keputusan sidang, lalu sebagian mereka itu terang-terangan mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari NKRI, kan bahaya," kata Fahmi.
Dia pun berharap, semua pihak dapat kembali pada kiprahnya masing-masing. Fokus membangun bangsa Indonesia untuk lebih baik, terus dia, dan jangan pernah lagi terjebak pada jargon-jargon yang menyebut 'jika tidak membela Ahok berarti tidak adil, tidak Pancasila'.
Karena jargon tersebut menyesatkan dan harus segera diluruskan.