Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung M. Prasetyo angkat bicara mengenai rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Prasetyo mengatakan keberadaan HTI untuk mengembalikan kejayaan khilafah Islam melalui gerakan politik dapat membahayakan bangsa.
Gerakan politik khilafah Islam itu dengan gagasan utama mendirikan negara Islam. Menurut Prasetyo, hal tersebut membawa implikasi sosial politik.
"Karena paham ini yang bersifat transnasional tentunya akan membuat negara indonesia terhapus dari peta dunia," kata Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Jakarta, Senin (5/6/2017).
Prasetyo mengatakan gerakan HTI dapat mengancam integrasi bangsa ditengah keberagaman dan kemajemukan dari sisi etnisitas maupun agama.
"Gerakan HTI yang promosikan simbolisme agama bisa timbulkan gejolak sosial dari agama lain untuk lakukan tindakan serupa yang rongrong NKRI," kata Prasetyo.
Selain itu, gerakan HTI menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sah. Apalagi, Prasetyo mengatakan HTI menolak pemilu sehingga dapat mendegradasi kepercayaan pemerintah yang sah didasarkan pemilu jujur, adil dan demokratis.
"Timbulkan pertentangan konsepsi NKRI, karena tujuan dakwah HTI ubah NKRI jadi khilafah. Dakwah politik HTI yang inginkan perubahan NKRI bertentangan sebagaimana dianut pasal 1 ayat 1 UUD 45," kata Prasetyo.
Prasetyo menuturkan pemerintah akan lakukan evaluasi dan pembubaran HTI dengan data dan fakta yang ditemukan Kemendagri, BIN, kepolisian serta institusi lain. Ia juga mengatakan HTI sebagai ormas berbadan hukum tidak menjalankan peran positif dalam proses pembangunan.
"Pemerintah perlu ambil langkah hukum secara tegas untuk bubarkan HTI. Pernyataan sikap akan bubarkan HTI tersebut bukan berarti pemerintah anti ormas Islam. Namun tindakan tersebut semata-mata menjaga dan rawat NKRI," kata Prasetyo.