Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa tidak mungkin mencapai 100 persen.
“Saya kira tidak bisa,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6/2017).
Muhadjir menjelaskan alasan tidak bisa mencapai 100 persen lantaran ada sejumlah persoalan, diantaranya ketidakcocokan data di Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data BPS belum by name by address. Itu yang proses basis data terpadu di Kemsos. Saya enggak tahu bagaimana breakdown data dari BPS ke BDT, tapi mungkin ada masalah,” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan pembaharuan data yang ia peroleh penyebarannya kini telah mencapai 80 persen.
Ia juga telah melaporkan kepada Presiden Jokowi agar penyaluran KIP dilakukan atas dasar manfaat, dengan penyalurannya melalui Kementerian Sosial.
“Itu yang saya sudah minta ijin ke Presiden untuk diberi manfaat dulu, baru kalau nanti kartunya enggak datang juga, kita beri kartu baru. Karena kalau enggak begitu kasihan, mereka sudah jelas dari keluarga enggak mampu kok enggak dapat,” kata Muhadjir.