Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan jika pemerintah tidak setuju adanya Pelemahan lembaga Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diutarakan JK saat ditanya mengenai adanya indikasi pemehan KPK melalui pansus yang digulirkan di DPR.
"Seperti dikatakan Pak Presiden, pemerintah tidak setuju pelemahan.," ujar JK di Kantor Wapres, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2017).
Sementara itu mengenai pansus tersebut menurut JK belum tentu bertujuan untuk melemahkan KPK. Bisa saja, Pansus yang banyak ditentang sejumlah pihak tersebut justru akan menguatkan KPK.
"Jangan dulu dianggap melemahkan, bisa saja menguatkan. Tapi belum diketahui prosesnya. Prosesnya itu memang ada," katanya.
Menurut JK perlu adanya penguatan KPK. Proses penguatan tersebut tentunya dengan terlebih dahulu mengevaluasi lembaga anti-rasuah tersebut.
"Kalau mau penguatan atau ada suatu perubahan sistem sedikit-sedikit kan memang 15 tahun ini KPK perlu dievaluasi," katanya.
Saat ditanya mengenai kekhawatiran adanya konflik kepentingan dalam Pansus tersebut karena anggotanya terseret dugaan kasus korupsi E-KTP, menurut JK perlu ada kesepkatan.
"Anggotanya kan banyak. Kalau 1-2 ada hubungan tapi tidak semuanya. Harus ada kesepakatan," pungkasnya.