DPR RI Angkat Bicara Soal Persiapan Haji tahun 2017

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid angkat bicara mengenai persiapan haji tahun 2017.

Pada tahun 2017 ini, jamaah haji berjumlah 221.000 orang. Ini menandakan, ada tambahan sebanyak 52.000 orang dari jumlah jamaah tiga tahun sebelumnya

Melihat hal tersebut, Sodik meminta Kementerian Agama harus meningkatkan kinerja pengelolaan haji.

"Bertambahnya jamaah tidak menambah masalah, bahkan misi peningkatan mutu pelayanan haji dapat terlaksana," kata Sodik melalui pesan singkat, Senin (3/7/2017).

Sodik menuturkan persiapan manajemen haji telah diputuskan dalam pembahasan dan penetapan BPIH yang merupakan tahapan perencanaan (planning) dan pengelolaan.

Tahapan perencanaan harus ditindak lanjuti dengan pengorganisasian dan pelaksanaan yang tepat serta pengawasan ketat.

Politikus Gerindra itu pun meminta Kemenag memperhatikan sejumlah hal penyenggaraan haji 2017.

Pertama, kesiapan jamaah dimana sesempurna apapun fasilitas dan regulasinya, jika jamaah tidak disiapkan dengan baik maka akan selalu menimbulkan masalah apalagi karena haji adalah extraordinary event.

"Maka manasik pola baru yang materi, metode dan frekuensi sudah ditambah, harus dilaksanakan dengan lebih baik untuk membentuk jamaah yang lebih siap," kata Sodik.

Kemudian, kesiapan petugas. Sodik mengingatkan petugas kloter dan non kloter harus ditatar lebih baik sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam penetapan BPIH.

Misalnya petugas prioritas yang bertugas memimpin langsung menjadi ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, petugas perlindungan dan keamanan, pembimbing ibadah, petugas imigrasi, petugas fasum dan makanan.

Lalu, penanganan visa. Dalam proses pendaftaran, pembuatan paspor harus lebih akurat dan cepat agar proses visa juga lebih cepat.

"Tahun lalu ada data jamaah yang beda nama dalam paspor dan kasus yang sangat banyak, dan menghebohkan tahun lalu adalah keterlembatan visa. Jangan terulang," kata Sodik.

Adapula, tentang pengelompokan jamaah. Sodik meminta jamaah suami istri, satu keluarga, satu KBIH, serta jamaah satu kota diusahakan jangan terpisah.

"Tahun lalu banyak yang terpisah dan meresahkan," kata Sodik.

Soal manajemen jadwal embarkasi dan keberangkatan. Sodik juga meminta perencanaan dan kepastiaan waktu di embarkasi dengan keberangkatan.

"Tahun lalu ada jamaah yang diembarkasi hanya 2 sampai dengan 4 jam, bagi jamaah lansia dan jamaah resti (resiko tinggi) ini merepotkan," kata Sodik.

Dalam manajemen Jamaah resti dan jamaah Lansia, Sodik mengingatkan penanganan tindakan darurat dan kepastian tenaga pendamping. Itu karena jumlah jamaah Lansia hingga 26 persen dan jamaah resti hingga 60 persen.

Prioritas pemeriksaan imigrasi, apalagi keluar dan masuk Arab Saudi harus dipersiapkan, apalagi bagi jamaah lansia dan jamaah resti. Kesiapan maktab pun harus sesuai dengan nomor dan jumlah jamaaah.

"Ada pengalaman salah memasukan kloter kepada maktab yang lain yang beda jumlahnya. Ada juga pengalaman kapasitas maktab tidak sesuai dengan jumlah jamaah dalam suatu kloter," kata Sodik.

Tak hanya itu, penjelasan tentang berbagai fasilitas dan cara penggunaan fasilitas di pesawat, maktab, fasilitas bis dan fasilitas elektrik haruslah jelas.

"Pernah terjadi kasus kebakaran, kasus jamaah yang tidak bisa gunakan bis. Itu karena kurang mantabnya penjelasan waktu manasik dan waktu di maktab," kata Sodik.

Sodik juga meminta posko dan fasilitas Indonesia ditandai secara mencolok dengan bendera, ukuran dan warna yang mudah didentifikasi jamaah.

Sodik meminta jumlah posko dan militansi petugas perlindungan dan keamanan khususnya pencari jamaah hilang harus ditingkatkan baik di Makah, Madinah terutama di Mina.

"Kualitas dan kuantitas fasilitas di Armuna terutama di Mina. Misal kualitas toilet dan kapasitas tenda agar jamaah tertampung dengan layak. Pernah ada kasus jamaah harus tidur miring karena tenda tidak cukup," kata Sodik.

Sosialisasi, edukasi dan persuasi regulasi hari tarwiyah dan waktu jumroh juga penting. Sodik mengatakan sosialisiasi tersebut harus dijelaskan dengan mendalam, bijak dan tegas agar bisa dipatuhi maksimum untuk keamanan jamaah.

Kemudian, Sodik meminta koordinasi yang maksimum antar petugas Kemenag dengan KBIH, antar petugas kloter dan non kloter, antara petugas indonesia dengan maktab agar penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji maksimum.

"Tim Pengawas haji yang maksimum, detail dan tegas untuk semua urusan terutama untuk pengawasan mitra kerja dari pihak Arab Saudi seperti kualitas dan jumlah bis, kualitas dan jumlah fasilitas di maktab, kualitas dan jumlah catering, kualitas dan kapasitas tenda," kata Sodik.