Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ormas Banteng Muda Indonesia (BMI) menilai, Hizbut Tahrir Indonesia lebih radikal dibanding organisasi sejenis di Indonesia. Wakil Sekjen BMI Mixil Mina Munir di acara diskusi "Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia" di Sekretariat BMI, Jakarta, Minggu (9/7/2017) mengatakan, sebagai organisasi politik, tujuan akhir HTI merebut kekuasaan.
"HTI di Indonesia, dia tidak seperti organisasi radikal dalam prakteknya tapi dalam konteks merubah visi, jauh lebih radikal daripada organisasi lain," kata Mixil. "HTI ingin mengubah Indonesia, Pancasila menjadi khilafah," dia menambahkan.
Bila HTI berkuasa, Mixil mengatakan tidak akan ada lagi perayaan Natal, Waisak dan Imlek. Kata Mixil , HTI ingin menjadikan Indonesia menjadi Darul Islam.
"Kita tidak melihat perempuan yang tidak memakai jilbab, semua pakai jilbab muslim dan non muslim. HTI berkuasa tidak lagi sepakbola celana pendek itu aurat, itu membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Mixil.
Mixil memuturkan, HTI tidak menggunakan tindakan anarkis tetapi mencuci otak umat Islam untuk ide khilafah Islamiyah.
Ketua Umum Pemuda Hanura Wisnu Dewanto memgingatkan kesimpulan Menkopolhukkam Wiranto yang menyatakan HTI organisasi terlarang.
"Mereka lari dari kesepakatan bangsa ini berdiri, kita bersatu dalam perbedaan, bilamana Hizbut Tahrir pada saat ini masuk memberikan syiar lintas agama, azas khilafah bisa berlanjut akan membongkar konstitusi," kata Wisnu.
Garis Lurus
Sebelumnya, di sela acara peluncuran buku "Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok" di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017), juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhamad Ismail Yusanto mengatakan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak ingin disebut sebagai ormas Islam garis keras.
"Kita enggak mau disebut garis keras, karena kita garis lurus," ujar juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhamad Ismail Yusanto di di sela acara peluncuran buku "Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok" di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Ismail memaparkan, saat ini pemerintah melihat mereka sebagai ormas garis keras sisi kanan. Bahkan HTI kata Ismail disebut Pemerintah sebagai gerakan radikal.
"Jangan gunakan kacamata lama, ekstrim kanan, radikal. Istilah radikal mengandung konotasi buruk," ungkap Ismail.
Menurut Ismail sebaiknya pemerintah jangan menggunakan ideologi Pancasila sebagai alat untuk menekan demokrasi dari para ormas yang sekarang berkembang.
Hal itu Ismail bandingkan sama dengan zaman orde baru dimana kebebasan berekspresi dilarang. "Kalau ini diteruskan akan mengulangi masa lalu, rezim represif, Pancasila sebagai alat memukul," ungkap Ismail.