Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintah masih terus mengupayakan, pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhuka), Wiranto, menyebut dalam waktu dekat diharapkan akan ada keputusan lanjutan soal ormas semacam itu.
"Kita tidak kemudian kendor, kita terus mengkaji itu dengan baik. Mudah-mudahan secepatnya kita putuskan, tidak hanya satu ormas, tapi juga seluruh ormas yang nyata-nyata tidak sesuai dengan yang diterapkan, dalam rangka membentuk ormas yang baik," ujarnya kepada wartawan di komplek parlemen, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).
Dalam kesempatan tersebut, Wiranto tidak menyebutkan ormas yang ia maksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun yang sudah diumumkan oleh pemerintah melalui Wiranto, ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, adalah HTI. Pemerintah berencana membubarkan ormas tersebut.
Namun sampai saat ini, belum ada keputusan lanjutan soal HTI. Pemerintah juga belum mengirimkan surat ke instansi terkait, sebagai langkah awal untuk melakukan pembubaran ormas, sebagaimana diatur di Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas.
Dalam kesempatan tersebut Menkopolhukam menegaskan, bahwa pemerintah menyadari pentingnya kehadiran ormas dalam sebuah masyarakat yang maju. Wiranto mengatakan ormas adalah salah satu pendukung dari kemajuan suatu negara.
"Suatu negara bisa maju kalau kelas menengahnya muncul, kelas menengahnya kuat. Itu bisa ditandai dengan munculnya ormas, kita sudah punya ormas, ratusan, ribuan, bahkan yang saya dengar itu sudah mendekati ratusan ribu, banyak sekali," katanya.
Namun pemerintah tidak akan tinggal diam, jika ada ormas yang muncul dengan mengusung tujuan yang bertentangan dengan tujuan negara. Wiranto mengatakan pemerintah akan menindak tegas ormas-ormas seperti itu.
"Kalau kehadiran ormas tersebut justru akan mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan dann bertolak berlang dengan ideologi negara, apa iya dibiarkan," katanya.