Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) angkat bicara mengenai pernyataan PDI Perjuangan.
Dimana, PDIP menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah.
"Kalau koalisi, dengan pemerintah, dengan Pak Jokowi bukan dengan PDIP, terserah Pak Jokowi, mau keluarkan menteri dari PAN itu hak Pak Jokowi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Yandri menuturkan Presiden Jokowi memiliki hak mengeluarkan PAN dari koalisi pemerintahan.
Namun, kata Yandri, PAN memiliki mekanisme internal mengenai sikap di koalisi.
"Kita bukan orang per orang tapi kolektif kolegial, dan hari ini belum kita bahas itu mau keluar apa enggak. Kita tetap di pemerintahan sampai saat ini," kata Yandri.
Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak kompak dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut. Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.
"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017)
"Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan," kata dia.
Hasto meminta PAN untuk menegaskan sikapnya. Jika memang tak ingin mendukung kebijakan yang diambil Jokowi, maka Hasto menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintahan.
"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kami harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kami akan hormati," ucap Hasto.