Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap Pemerintah mulai mengubah sistem demokrasi menjadi kediktatoran di Indonesia.
“Menuju kediktatoran. Lagi belajar jadi diktator,” ujar Fadli Zon dalam diskusi Polemik yang membahas mengenai Perppu Ormas di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (15/7/2017).
Pernyataan Fadli Zon tersebut ketika menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Ormas.
Indikasi yang membuat Fadli Zon menilai bahwa Pemerintah mulai ‘bergaya’ diktator yakni mengubah Undang-Undang tentang Ormas yang menurutnya sudah sangat demokratis.
“Sehingga aturan-aturan yang tadinya sudah sangat demokratis itu dipangkas,” ucap Fadli Zon.
Fadli Zon pun akan mengusulkan kepada Partai Gerindra agar menolak Perppu ini ketika direview di DPR untuk menjadi Undang-Undang.
Sebab, hingga kini Partai Gerindra belum menentukan sikap secara resmi terkait Perppu tentang Ormas ini.
“Kami (Gerindra) belum punya posisi formal karena masih dikaji dan didalami,” kata Fadli.
“Saya termasuk yang menganjurkan, mudah-mudahan jadi sikap resmi nanti setelah kita rapatkan tentu saja, untuk tolak ini. Karena ini suatu kemunduran demokrasi dan saya kira ini suatu kediktatoran gaya baru,” ujar Fadli.