Baca tanpa iklan
LAPORAN WARTAWAN TRIBUNNEWS.COM, THERESIA FELISIANI
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dibentuknya Densus Antikorupsi oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dikhawatirkan banyak pihak akan tumpang tindih dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu bagaimana respon KPK?
Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, sudah ada aturan di UU No 30 tahun 2002 yang mengatur soal KPK sehingga dipastikan antara KPK dengan Densus Antikorupsi tidak akan tumpang tindih.
"Saya kira UU 30 tahun 2002 sudah cukup jelas yah disitu ada fungsi koordinasi dan supervisi ada proses yang kalau misalnya kepolisian lebih dulu melakukan penyidikan maka KPK yang akan lakukan koordinasi," ucap Febri, Kamis (20/7/2017).
Selain itu diungkapkan Febri, penanganan korupsi oleh KPK juga dibatasi misalnya kerugian keuangan negara minimal Rp 1 m seperti diatur dalam Pasal 11.
" Jadi sebenernya tidak akan ada tumpang tindih meskipun tiga lembaga penegak hukum ini kuat," tegasnya.
Lebih lanjut, disampaikan Febri bahwa KPK juga mendorong agar penguatan terhadap kepolisian dan kejaksaan juga mencakup anggaran dan penghasilan bagi penegak hukum itu sendiri.
Menurut Febri bagian anggaran dan penghasilan saling terkait dan kalau ingin memperkuat upaya penegakan hukum, maka diperlukan peningkatan penghasilan atau anggaran.
"Peran DPR dan pemerintah sangat diharapkan disana (peningkatan penghasilan dan anggaran)," tambah Febri.