Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi adanya kader Partai Golkar yang menginginkan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), terkait status tersangka Setya Novanto, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid buka suara.
Ia pun menegaskan agar isu tersebut tidak perlu dianggap serius, lantaran ada mekanisme yang harus diperhatikan dalam menggelar Munaslub.
Munaslub bisa digelar jika ada usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
"Ya itu tidak perlu kita dengar, karena ada mekanisme untuk Munaslub, yaitu diusulkan DPD," ujar Nurdin, saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (21/7/2017).
Mantan Ketua PSSI itu pun kembali menegaskan bahwa tidak ada yang mengusulkan digelarnya Munaslub.
Seakan memberikan keyakinan bahwa tidak ada yang mengusulkan Munaslub usai Setnov menjadi tersangka, Nurdin pun menuturkan DPD tingkat Provinsi pun tidak mengusulkan hal tersebut.
"Tidak ada yang mengusulkan (Munaslub), bahkan DPD 1 sudah berketepatan," jelas Nurdin.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) telah memutuskan tidak ada Munaslub jika hanya diusulkan secara perorangan.
"Rapimnas memutuskan tidak ada Munaslub, jadi kalau ada suara perseorangan, ya anggap biasa aja," kata Nurdin.