News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Demokrat-Gerindra Diprediksi Jadi Koalisi Ternyata Meleset

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) beserta petinggi kedua partai memberikan keterangan kepada wartawan usai mengadakan pertemuan di Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam. Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi serta membahas berbagai permasalahan politik dan kedua partai sepakat bekerja sama tanpa koalisi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Informasi pertemuan Presiden ke 6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cukup menghebohkan. Pasalnya banyak pihak yang memprediksi akan terjadi koalisi baru kancah perpolitikan.

Pada saat jumpa pers di Cikeas, baik SBY dan Prabowo ternyata tidak menyinggung terkait koalisi.

Yang dibahas justru UU Pemilu yang memilih konversi suara melalui Presidential Threshold 20 persen.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengakui tebakan mengenai lahirnya koalisi baru tampaknya meleset.

Karena di dalam pertemuan di rumah SBY, tidak ada satu hal yang membahas koalisi Gerindra dan Demokrat.

"Yang menjadi tebakan kita apa yang kita tebak akan bicarakan masalah koalisi, malah sebetulnya tak disinggung sama sekali koalisi," ujar Agus di gedung DPR/MPR RI.

Agus menjelaskan pertemuan kedua ketua umum partai tersebut juga mendiskusikan bagaimana cara mensejahterakan kehidupan masyarakat saat ini.

"Tadi malam mempersamakan persepsi kita, untuk melaksanakan di kehidupan berbangsa jauh lebih meningkat dan memberi kemakmuran bagi rakyat," kata Agus.

Agus menambahkan Partai Demokrat sampai saat ini bukan menjadi partai oposisi dari pemerintah, melainkan penyeimbang.

Sehingga saat ada kebijakan pemerintah yang baik didukung, namun jika merugikan masyarakat banyak akan ditentang.

"Penyeimbang itu kebijakan pemerintah kalau sesuai platform Partai Demokrat dan rakyat Indonesia, tentu Demokrat paling depan mendukung pemerintah," ungkap Agus.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini