Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menerima kunjungan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas.
Dalam pertemuan elite dua parpol tersebut, sebagai tuan rumah SBY menganggap kedatangan Prabowo biasa saja. Lebih menarik dari pertemuan ini sepekan setelah Undang-Undang Pemilu disahkan DPR RI dan pemerintah.
Hasil obrolan hampir satu jam ini SBY dan Prabowo sepakat meningkatkan kerja sama dan komunikasi intenstif tanpa harus berkoalisi.
Dua koalisi yang sempat tercipta saat Pilpres dan sesudahnya, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sudah mengalami pergeseran fundamental.
Baca: SBY Anggap Pertemuannya dengan Prabowo Tak Ada yang Istimewa
Baca: Prabowo Anggap Ambang Batas Presiden 20 Persen Lelucon
Baca: Di Puri Cikeas Prabowo Singgung Ada Pihak Ingin Cederai Demokrasi
Baca: Prabowo: Nasi Goreng Cikeas Saingi Nasi Goreng Hambalang
Anaknya Terus Dipalak Teman Sekolah, Ibu Ini Datangi Rumah Pelaku tapi Ia Justru Disambut Parang https://t.co/HTNWRhhHKK via @tribunnews
— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017
Ayah Buatkan Anaknya Gubuk untuk Bersetubuh dengan Banyak Pria, Ritual Aneh Terungkap! https://t.co/MwkNM1PR3k via @tribunnews
— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017
Dua Balita Dipamiti Beli Bensin Selama Berjam-jam, Hal Tak Diduga Terjadi Kepada Ibunya https://t.co/KuKWqNy73J via @tribunnews
— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 27, 2017
"Kami berdua sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi sesama partai politik. Tidak perlu berkoalisi," ujar SBY di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017) malam.
Kerja sama yang SBY maksud berada di ranah politik yang diharuskan harus beradab dan mementingkan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Bukan tanpa alasan, partai politik mendapat amanah besar rakyat yang berharap kepentingan mereka diutamakan.
SBY menjelaskan komunikasi intensif antarpetinggi partai politik diperlukan untuk mengkoreksi pemerintah jika tidak sesuai dengan kepentingan masyakarat.
"Jika kepentingan rakyat di tanah air tidak dipenuhi, maka wajib untuk melakukan koreksi dan hal itu secara moral sah dilakukan," kata SBY.