Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik, Sebastian Salang menilai terlalu bombastis dan mendramatisir pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Cikeas, Kamis (27/7/2017) malam.
Khususnya terkait kekuaasan tidak boleh berjalan tanpa kontrol sampai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
Menurutnya, SBY dan Prabowo sebagai tokoh politik di Indonesia mestinya lebih bijaksana dalam menyatakan sesuatu hal.
Apalagi itu dikaitkan dengan keputusan politik DPR RI di Rapat Paripurna terkait ambang batas pencalonan presiden (presiden threshold) 20 persen kursi dan 25 persen suara.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) ini menegaskan pula, keputusan dalam UU Pemilu itu bukanlah hal yang baru. Ketentuan itu sudah dipraktekkan selama dua kali pemilu.
"Pernyataan Pak SBY dan Prabowo terlalu bombastis dan terlampau mendramatisir. Misalnya, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kontrol sampai abuse of power.
Kedua orang itu adalah pemimpin di Indonesia mestinya lebih wise," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Senin (31/7/2017).
Bedanya, jelasnya, sebelumnya Pemilu Legislatif dan Pilpres berbeda. Sedangkan sekarang Pileg dan Pilpres serentak, sehingga ketentuan itu tidak relevan. Hanya itu perbedaannya.
"Jadi, tidak ada yang sangat berbahaya dari ketentuan itu," tegasnya.
"Tinggal MK nanti yang memutuskan. Jadi, menurut hemat saya, pernyataan kedua tokoh itu justru memperkeruh suasana politik di tanah air," katanya.
Sebelumnya, SBY mengatakan dia dan Prabowo Subianto sepakat mendukung pemerintah dengan menjalankan fungsi kontrol melalui gerakan moral dan politik yang beradab dan bertumpu pada nilai demokrasi.
Mereka juga meminta kepercayaan publik bahwa langkahnya tidak akan pernah merusak negara.
SBY juga mengatakan, bersama Prabowo akan menjadi mitra pemerintah dengan memastikan pemerintah menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Kami harus memastikan bahwa pengguna kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas sehingga termasuk abuse of power. Banyak pelajaran di negeri kita mana kala kekuasaan melampaui batas, maka rakyat akan mengoreksinya," ucap SBY.