Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo agar mundur dari jabatannya.
Prasetyo diminta mundur karena tidak mampu mengendalikan atau mengawasi jaksa-jaksa yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.
Desakan tersebut disampaikan pascapenangkapan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya dan dua jaksa lainnya.
Menurut Miko, ini penangkapan ini menambah daftar jaksa yang menjadi pasien KPK selama kepemimpinan Prasetyo.
"Saya kira dorongan untuk Jaksa Agung mundur dari jabatannya ini sungguh beralasan. Jaksa Agung sudah gagal membawa kejaksaan ke arah reformasi. Pilihan itu wajar sebagai bentuk pertanggungjawaban," kata Miko Ginting saat memberikan keterangan pers di Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Menurut Miko, berdasarkan data yang dihimpun Koalisi Pemantau Peradilan, KPK telah menetapkan lima jaksa sebagai tersangka sejak Prasetyo dilantik Presiden Joko Widodo.
Kata dia, daftar tersebut kemudian bertambah tujuh hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan Tim Saber Pungli.
Jadi, selama Prasetyo memimpin Korps Adhyaksa, 12 tujuh jaksa telah tertangkap tangan.
Menurut Miko, peristiwa ini tidak bisa hanya dipandang sebagai perbuatan oknum semata sebagaimana pernyataan Prasetyo mengenai penangkapan jaksa baru-baru ini.
Jika tidak bersedia mundur, Miko meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi kinerja Prasetyo.
Evaluasi itu penting apakah Jaksa Agung pilihan Presiden telah membawa kejaksaan ke arah reformasi sesuai dengan nawacita.
"Kalau tidak mau mundur, momentum reshufel ini Presiden harus bisa ambil apakah Jaksa Agung yang dia pilih sesuai dengan yang dia harapan atau tidak. Apakah sudah bawa ke arah reformasi atau tidak," tukas Miko.
Berikut adalah lima jaksa yang
1. Jaksa Fahri Nurmalo (Kejati Jawa Tengah).
Fahri Nurmallo, ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan dana BPJS Kabupaten Subang, Jawa Barat diduga menerima Suap Rp 528 juta dari Ojang (Bupati Subang) agar namanya tidak disebut dalam perkara yang menjerat Jajang di Kejati Jawa Barat.